SINJAI, Tindak.com- Dugaan keterlibatan oknum kepala sekolah dalam memengaruhi pilihan warga mencuat sehari menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antarwaktu (PAW) Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 20 Agustus 2026.
Oknum kepala sekolah berinisial AR diduga mendatangi HB, istri Ketua Komite SD Negeri 95 sekaligus salah seorang pemilih dalam Pilkades PAW. HB juga disebut sebagai bendahara kelompok tani.
Suami HB, HS, mengaku istrinya didatangi AR dan diarahkan untuk memilih salah satu calon kepala desa.
“Istri saya yang didatangi oknum kepala sekolah SD 95 inisial AR dan mengarahkan untuk mencoblos salah satu calon,” kata HS, Rabu 19 Agustus 2026.
Namun, tudingan tersebut dibantah AR. Ia menyatakan kedatangannya berkaitan dengan urusan sekolah karena HS merupakan Ketua Komite SD Negeri 95 Dusun Jatie.
Saat dikonfirmasi kembali di SD Negeri 231 Dusun Balangpesoang Rilau, AR tetap membantah tudingan tersebut. Bahkan kedatangannya ke sekolah SD 231 dusun balangpesoang Rilau berkaitan dengan pembahasan agenda peringatan HUT Kemerdekaan RI untuk tahun depan.
Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Andi Azjumawangsah, menyayangkan munculnya dugaan intervensi dalam proses Pilkades PAW tersebut.
Ia menegaskan seluruh pihak harus menjaga proses demokrasi di tingkat desa agar berlangsung bebas, adil, dan transparan.
“Jangan ada intervensi ataupun mobilisasi dari dinas mana pun yang dapat mencederai proses demokrasi di tingkat desa,” tegas Andi Azjumawangsah.
Menurutnya, proses Pilkades PAW harus memberikan ruang yang sama kepada seluruh calon dan menjamin hak setiap pemilih tanpa tekanan maupun pengarahan dari pihak mana pun.
Ia mengatakan pihaknya akan mengawal proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan untuk memastikan hak masyarakat dan para calon kepala desa dalam Pilkades PAW Tellulimpoe terakomodasi secara adil dan transparan.
Andi Azjumawangsah juga membuka ruang pengaduan apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran yang disertai bukti valid.
“Jika ditemukan bukti yang valid, pihak legislatif membuka ruang aduan resmi untuk ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat,” ujarnya.
Penulis: Muh. Said Mattoreang
