Sinjai Tindak.com-
Pengadaan laptop senilai Rp16 juta untuk Kaur Keuangan Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, diharapkan menjadi langkah maju dalam mempercepat dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Fasilitas meningkat, tetapi kinerja tak kunjung membaik.
Keterlambatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang berdampak pada molornya pencairan Dana Desa (DD) tahap II menjadi bukti bahwa tata kelola administrasi keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keterlambatan itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikator lemahnya manajemen, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab aparatur yang memegang jabatan vital.
Masyarakat kini merasakan akibat paling besar. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya menopang kebutuhan ekonomi warga justru terhenti sejak bulan Juni. Dana untuk Juli hingga Desember belum tersalurkan. Ini bukan lagi sekadar angka dalam laporan, melainkan menyangkut kebutuhan dapur warga, biaya pendidikan anak, hingga keberlangsungan hidup keluarga berpenghasilan rendah.
Pada titik ini, kelalaian administrasi telah bergeser menjadi kelalaian moral.
Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah desa harus melakukan evaluasi menyeluruh dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Jabatan publik bukan ruang nyaman bagi mereka yang bekerja setengah hati, apalagi pada posisi keuangan yang merupakan urat nadi pemerintahan desa. Jika urat nadi tersumbat, seluruh sistem ikut lumpuh.
Laptop hanyalah alat, kinerja ditentukan oleh integritas dan etos kerja orang yang menggunakannya. Ketika fasilitas sudah memadai tetapi hasil kerja tetap buruk, maka yang perlu dibenahi bukan teknologinya, melainkan manusianya.
Desa tidak boleh menjadi korban kelalaian oknum. Masyarakat berhak menerima pelayanan tepat waktu, anggaran tepat sasaran, dan aparatur desa yang memahami bahwa jabatan adalah amanah. Saatnya pemerintah desa bertindak tegas sebelum masalah semakin membesar.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi, tetapi kepercayaan publik.
M.S. Mattoreang
