SINJAI, Tindak.com -Di tengah gencarnya Pemerintah Kabupaten Sinjai mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pajak, lebih dari 20 kendaraan dinas (randis) disebut belum melunasi pajak kendaraan bermotor.
Rata-rata tunggakan yang disebut mencapai Rp500 ribu atau lebih per kendaraan.
Informasi tersebut mencuat melalui unggahan warganet di grup Suara Rakyat Sinjai, disertai tampilan sejumlah kendaraan berpelat dinas, Minggu 4 Oktober 2026
Klaim itu kemudian memantik sorotan terhadap konsistensi pemerintah dalam menerapkan disiplin perpajakan.
Kontras tersebut menjadi perhatian publik. Pemerintah aktif menyerukan kepatuhan pajak kepada masyarakat, sementara sejumlah kendaraan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan disebut masih memiliki kewajiban pajak yang belum diselesaikan.
Belum lama ini,Dalam video yang beredar di berbagai Platform media sosial, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai mengimbau masyarakat membayar pajak dengan alasan penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.
Persoalannya kini bukan semata soal nominal tunggakan, melainkan konsistensi keteladanan. Ketika masyarakat diminta patuh terhadap aturan, kendaraan pemerintah semestinya berada di barisan terdepan dalam memenuhi kewajiban yang sama.
Sejumlah pihak turut ditandai dalam unggahan tersebut, antara lain Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda, dan Bapenda Sinjai.
Namun, informasi mengenai jumlah kendaraan dan besaran tunggakan tersebut masih merupakan klaim yang beredar di ruang publik dan perlu diverifikasi melalui data resmi.
Pemerintah Kabupaten Sinjai dan instansi berwenang diharapkan memberikan penjelasan mengenai jumlah kendaraan yang memiliki tunggakan, nilai kewajiban, serta status penyelesaiannya.
Publik tidak sekadar membutuhkan seruan kepatuhan. Publik membutuhkan konsistensi dan keteladanan.
Jika masyarakat dituntut taat pajak, pemerintah pun semestinya menunjukkan kepatuhan yang sama
M.S.Mattoreang
