TINDAK, Tasikmalaya - Program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk penguatan pembangunan sarana pendidikan sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat. Mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SLTA sudah banyak yang mendapatkan kucuran dana. Tinggal bagaimana penerapannya secara maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
Dalam pelaksanaan pembangunannya perlu adanya peran serta masyarakat, baik untuk melakukan pekerjaan ataupun yang terlibat dalam kepengurusan panitia pembangunan (P2SP). Bukan hanya itu kontol pun perlu dilakukan baik oleh media atau pun LSM demi terwujudnya pembangunan yang baik dan berkualitas sesuai harapan pemerintah
Namun ada satu keganjilan yang terjadi di SMPN 3 Jatiwaras kabupaten Tasikmalaya yang mendapat bantuan rehabilitasi pembangunan dengan anggaran Rp.1.800.265.000, salah seorang pemborong yang juga sebagai mantri kesehatan yang bernama inisial IDR saat mau ditanya terkait proses pembangunan oleh Wartawan, ngacir!. Bukannya melayani dan menjawab secara terbuka, justru sebaliknya. IDR sebagai pemborong yang mengerjakan dari tembok sampai bajring tidak terbuka dan diduga menutup-nutupi proses pembangunan. Papan proyek pun disimpan di ruangan kepala sekolah dengan keadaan tertilap.
Ada apa dengan IDR ? takut atau benci kepada Wartawan?? Kalau bersih kenapa risih. Jangan jangan ada sesuatu hal yang tidak sesuai petunjuk yang ia langgar, atau ada sesuatu yang takut terbongkar.
Sebagai mantri kesehatan yang sudah P3K untuk terlibat dalam proyek pembangunan ini perlu ditinjau kembali, karena ada aturan yang telah mengatur bahwa tidak boleh menjadi ketua atau pun peran lainnya yang melebihi batas wewenang.
Dikarenakan ada sesuatu yang mencurigakan dari proses pembangunan ini, kepada pengawas baik dari inspektorat atau pun dinas agar melakukan kontrol yang tegas untuk pembangunan yang sedang dilaksanakan di SMPN 3 Jatiwaras ini***Deni/Barji
