BONE, Tindak.com — Kualitas pembangunan talud pada ruas jalan poros Bonto Bulaeng–Tanah Batue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menuai sorotan serius dari masyarakat. Proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut diduga dikerjakan dengan material yang patut dipertanyakan kesesuaiannya terhadap standar mutu konstruksi.
Dugaan itu mencuat menyusul temuan warga di lokasi yang mengklaim adanya penggunaan material pasir bercampur tanah dalam pekerjaan talud. Jika dugaan tersebut terbukti, kondisi itu berpotensi memengaruhi kualitas, kekuatan, serta umur layanan konstruksi.
seorang warga Bone Selatan kepada wartawan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi material yang digunakan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara sepele karena menyangkut kualitas infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara.
“Kalau material yang digunakan bercampur tanah, tentu kami mempertanyakan kualitas pekerjaannya. Ini hanya menggunakan jari tangan saja sudah hancur,” ungkap warga yang meminta identitasnya dirahasiakan
Sabtu 29 Agustus 2026.
Mutu konstruksi tidak boleh berhenti pada sekadar tampilan fisik. Setiap material dan metode pelaksanaan pekerjaan semestinya memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan yang telah dituangkan dalam dokumen kontrak.
Terlebih, proyek tersebut bersumber dari anggaran publik. Artinya, terdapat kewajiban moral, administratif, dan teknis bagi seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat pun mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Selatan tidak bersikap pasif terhadap persoalan tersebut. Pengawasan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, sementara kondisi pekerjaan di lapangan luput dari perhatian.
Pemeriksaan lapangan secara menyeluruh dinilai mendesak, termasuk terhadap kualitas material, komposisi bahan, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, hingga hasil akhir konstruksi. Apabila diperlukan, pengujian teknis terhadap material maupun hasil pekerjaan dapat dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
“Jangan sampai uang negara dibelanjakan, tetapi hasil pekerjaannya justru dipertanyakan masyarakat. Pengawasan harus nyata, bukan sekadar pemeriksaan administrasi di atas kertas,” tegas warga tersebut.
Sorotan ini juga menjadi pengingat bahwa proyek infrastruktur publik bukan ruang yang dapat dikelola secara serampangan. Setiap pekerjaan yang dibiayai keuangan negara melekat tanggung jawab terhadap mutu, manfaat, keselamatan pengguna, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Karena itu, aparat penegak hukum (APH) juga diharapkan tidak menutup mata apabila nantinya hasil pemeriksaan teknis menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, setiap dugaan tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tindak.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperoleh penjelasan dan memastikan keberimbangan informasi. Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan dari pihak-pihak tersebut masih dalam proses konfirmasi.
Publik kini menanti tindakan konkret, bukan sekadar penjelasan normatif. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan secara terbuka apakah pekerjaan talud pada ruas Bonto Bulaeng–Tanah Batue benar-benar telah memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak, atau justru terdapat persoalan mutu yang harus segera dikoreksi.
Sebab, uang rakyat bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, kokoh, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
M.S. Mattoreang
