Media Tindak,Selasa 28/10/2025, Tasikmalaya - Jadi sorotan publik adanya papan informasi proyek pekerjaan jalan rehab desa yang didanai dari dana desa (DD) tidak jelas yang mengerjakan nya,padahal di papan informasi harus tertera siapa selaku pelaksana dalam kegiatan itu dan kejelasan dalam papan informasi hukumnya pun wajib diketahui publik.
Jika papan informasi tidak mencantumkan informasi yang jelas tentang siapa yang mengerjakan proyek, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas,kejelasan lengkap mengenai siapa yang seharusnya yang mengerjakan proyek dari dana desa DD, dan mengapa transparansi penting siapa yang mengerjakan proyek tersebut di harus kan sesuai aturan, pekerjaan yang didanai dana desa seharusnya dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa dan bukan oleh kontraktor dari luar atau kepala desa sendiri.
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk oleh kepala desa untuk mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa dan TPK juga harus beranggotakan unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
Proyek yang dibiayai dari dana desa DD ini seharusnya dikerjakan oleh warga desa setempat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal,larangan bagi Kepala desa dan perangkat desa merangkap sebagai pelaksana proyek,karena hal itu suatu pelanggaran yang dapat berakibat pada pencopotan jabatan.
Untuk Informasi publik wajib pada papan proyek
bisa memastikan transparansi dan terbuka , papan informasi proyek wajib memuat beberapa cara rincian, termasuk pelaksana kegiatan atas nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengerjakan proyek.
Jika pada papan informasi publik atau lebih kental disebut papan proyek terdapat kerancuan atau mencurigakan dan atau tidak dicantum kan siapa pelaksana dalan kegiatan atau yang mengerjakan nya,masyarakat pun bisa mengajukan keluhan atau pertanyakan langsung kepada perangkat desa minta penjelasan mengenai rincian pengeluaran biaya yang di anggar kan dalam proyek, termasuk siapa yang menjadi TPK.
Jika tidak ada kepuasan dari penjelasan pihak desa,masyarakat pun bisa melaporkan atas adanya dugaan pelanggaran tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi atau inspektorat kabupaten,bila perlu laporkan ke Kementerian Desa.
Karena Proyek dana desa berada di bawah pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan bila perlu warga juga bisa melaporkan nya kepada penegak hukum,jika ada indikasi kuat penyimpangan atau korupsi,seperti kepada kepolisian atau kejaksaan.
Pekerjaan rehab desa Margaluyu kecamatan Manonjaya disinyalir tidak transfaransi terhadap publik,pasal nya dari papan informasi pun sudah jelas tidak dicantum kan siapa TPK atau yang mengerjakan nya,warga katakan"proyek pengaspalan jalan rehab desa Margaluyu dikerjakan oleh siluman".
Hal ini kami selaku awak media menyoroti atas adanya dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum kepala desa,dan kami juga berharap kepada aparat penegak hukum APH atau kejaksaan serta insfektorat dan pemerintah terkait agar audit secara terbuka bersama masyarakat desa Margaluyu kecamatan Manonjaya kabupaten Tasikmalaya yang diduga dalam pengerjaan tersenut telah selewengkan Anggara dana desa DD.
Reporter:A.Sutara Tim.
