Saldo Buku Kas Umum Pada Desember 2022 Ada Rp.921 273 250
TINDAK, MAJALENGKA- Dalam Pergub No 158 tahun 2022, pasal 3 ayat 1 dijelaskan Dana BOPD untuk SMA/SMK/SLB Negeri dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan besaran biaya.
Besaran biaya yang dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi. Dalam lampiran Pergub No.158 tahun 2022 pada bagian pendahuluan dijelaskan.
Tujuan bantuan dana BOPD (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) di Jawa Barat adalah untuk menjamin akses pendidikan yang merata, mencukupi, dan terjangkau. Selain itu, BOPD juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
BOPD diberikan kepada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri di Jawa Barat.
Dana BOPD ditujukan untuk membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar iuran bulanan peserta didik (IBPD), sedangkan Petunjuk teknis pemberian BOPD di Jawa Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021.
Adapun penggunaan BOPD diperuntukkan untuk:
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Perlengkapan Pendukung Olahraga, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Suvenir/Cendera Mata, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Natura dan Pakan Natura, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Pengolahan Sampah, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya, Belanja Pemeliharaan Tanah, Lapangan, Tanah Lapangan Parkir, Belanja Pemeliharaan Tanah, Tanah untuk Taman, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.
Tapi lain dengan kejadian di SMAN I JATIWANGI kabupaten Majalengka karna diduga kelebihan Uang Dana BOS Reguler Tahun 2022 TAHAP I Rp 574 668 000, Tahap II Rp.766 224 000, Tahap III Rp.574 668 000, Jumlah 1.915 560.000 ditambah dengan DANA BOPD Tahun 2022 Rp 2.113.860.000.
Total Rp, 2.133.860.000 Total Empat milyar lebih.
SALDO di buku Kas Umum Bendahara BOPD Rp. 921.273.250,00.
Saat di konfirmasi melalui sambungan Tlp, kepala SMAN I JATIWANGI RUSTIANTO ARIF BUDIMAN Tidak merespon sama sekali, ia diam membisu.
Sesuai aturan, bahwa sisa dana dari belanja BOPD pada setiap Satuan Pendidikan harus dikembalikan melalui rekening BPP Cabang Dinas Pendidikan.
Terkait dugaan adanya Saldo yang sangat besar, diharapkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) benar benar bekerja secara optimal demi menyelamatkan anggaran negara dari dugaan praktek penyimpangan yang tak bertanggungjawab, jangan hanya memeriksa laporan pertanggungjawaban secara administrasi saja, akan tetapi harus diperhatikan dalam pelaksanaannya secara faktual dengan data yang empirik.***D.Mahmudin/Wawan G
