Klarifikasi Jajaran Media Tindak Terkait Rilis Berita Yang Menuai Polemik

 

KABUPATEN TASIKMALAYA- Pada postingan singkat di mediatindak.com, terkait dugaan adanya penyimpangan pada perijinan pendirian pasar Sukahening, dikarenakan tidak dilengkapi data data sebagai alat bukti yang kuat, maka Pimpinan Redaksi media TINDAK menarik kembali berita itu sebelum viral ditengah masyarakat.

Tindakan itu diambil sebagai bentuk kehati hatian dan tanggungjawab Pers terhadap mutu berita yang harus akurat, adil, berimbang dan tidak menghakimi (trial by press). Terutama pada pemberitaan pada dugaan kasus pelanggaran atau penyimpangan yang memasuki ranah hukum.   

Pada postingan di mediatindak.com yang on sekitar 8 jam (Kamis 1/6/2023) diberitakan adanya salah satu pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Tasikmalaya yang diduga melakukan penyimpangan. Namun karena data data nya dinilai tidak kuat, maka atas dasar pertimbangan Pimpinan Redaksi beserta Dewan Penasehat TINDAK, juga Ketua Forwatur, Halim Saepudin, maka postingan itu ditarik kembali. 

 

Sesuai Undang Undang Pers no 40 tahun 1999, Pers harus membela kebenaran dan keadilan. Pers sebagai wujud kedaulatan rakyat harus berlandaskan keadilan, demokrasi dan supremasi hukum. Pers jangan menghakimi yang bisa merusak citra nama baik, harkat dan martabat seseorang. Maka berita harus adil dan berimbang, jujur dan obyektif dengan tidak beritikad buruk.

 

Mengacu terhadap hukum dan per undang undangan yang berlaku, Jajaran Redaksi mediatindak com dalam hal ini memohon maaf kepada obyek pemberitaan yang sempat rilis beberapa saat. Semoga dari kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, demi terwujudnya iklim demokrasi yang sadar hukum, sehingga sehat dalam berekspresi dan berkarya. **Dudi Daudi