SINJAI, Tindak.Com-Dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kepentingan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sinjai mendapat sorotan tajam dari Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan.
KMPI mendesak Polres Sinjai dan aparat penegak hukum (APH) terkait segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, termasuk menelusuri sumber BBM, transaksi pembelian hingga pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya.
Koordinator Aksi KMPI Sulawesi Selatan, Wahid Leon, menegaskan dugaan penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan proyek tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
“Kami meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap dugaan ini. Jika benar terdapat penggunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan proyek, harus ada pemeriksaan dan penelusuran secara terbuka mengenai dari mana BBM tersebut diperoleh dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Wahid.
Menurut Wahid, subsidi BBM merupakan fasilitas negara yang peruntukannya harus diawasi agar tidak bergeser kepada kepentingan yang tidak sesuai ketentuan.
Karena itu, KMPI secara khusus meminta Satreskrim Polres Sinjai memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk PT Nindya Karya, serta menelusuri sejumlah SPBU yang diduga menjadi lokasi pengambilan BBM bersubsidi.
“APH harus memeriksa seluruh rantai distribusinya. Jangan hanya melihat pengguna akhirnya. Telusuri bagaimana BBM itu diperoleh, di SPBU mana pengambilannya, siapa yang melakukan pembelian, berapa volumenya, serta apakah penggunaannya sesuai ketentuan,” tegasnya.
KMPI meminta pemeriksaan tidak berhenti pada dugaan penggunaan di lokasi proyek. Aparat diminta menelusuri dokumen dan transaksi pembelian BBM yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Wahid, penelusuran tersebut penting untuk memastikan apakah terjadi kebocoran subsidi negara atau pelanggaran dalam distribusi dan pemanfaatan BBM.
“Publik berhak mengetahui apakah dugaan ini memiliki dasar atau tidak. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau ditemukan indikasi penyalahgunaan, jangan berhenti pada pemeriksaan administratif. Harus ada proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
KMPI menegaskan dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah tidak berarti mengabaikan aspek kepatuhan terhadap aturan.
Pembangunan, kata Wahid, harus berjalan transparan dan bersih, termasuk dalam penggunaan bahan bakar yang digunakan untuk menunjang aktivitas proyek.
“Ini bukan soal menghambat pembangunan. Justru kami ingin memastikan pembangunan berjalan bersih, transparan, dan tidak dibangun dengan cara yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujarnya.
KMPI meminta Polres Sinjai dan instansi terkait memeriksa PT Nindya Karya, menelusuri SPBU yang diduga menjadi lokasi pengambilan BBM, memeriksa dokumen transaksi, memastikan volume dan peruntukan BBM, serta mengusut pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
KMPI juga meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik.
Wahid menegaskan pihaknya akan terus mengawal dugaan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan berdasarkan hasil penyelidikan.
KMPI menilai transparansi menjadi kunci agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga terbebas dari dugaan penyalahgunaan fasilitas subsidi negara.
M.S.Mattoreang
