Sinjai Tindak .com-
Keterlambatan pembayaran gaji aparatur desa kembali terjadi. Di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan belum menerima gaji selama empat bulan sejak awal 2026.
Tak hanya itu, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang seharusnya disalurkan kepada warga penerima manfaat juga belum terealisasi hingga April.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa.
Salah seorang warga yang ditemui wartawan menyebut keterlambatan tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan ekonomi aparat desa, BPD, maupun masyarakat penerima bantuan.
"Iya, belum ada gaji aparat maupun BPD, sudah empat bulan. BLT juga belum disalurkan dari Januari sampai sekarang, ujarnya, Ahad, 5 April 2026.
Keterlambatan serentak pada belanja aparatur dan bantuan sosial ini menunjukkan adanya hambatan administratif yang belum terselesaikan.
Dalam praktik pengelolaan dana desa, pencairan anggaran memang mensyaratkan kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Namun, tersendatnya proses hingga berbulan-bulan dinilai mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengawasan internal.
Sekretaris Desa Era Baru, Nurhadi, membenarkan keterlambatan tersebut. Ia menyebut pencairan belum dapat dilakukan karena laporan pertanggungjawaban masih dalam proses perampungan oleh bendahara desa.
"Terkait hal tersebut memang belum terealisasi, karena masih ada laporan pertanggungjawaban yang sementara dibenahi bendahara. Insya Allah paling lambat pekan depan sudah bisa cair,” kata Nurhadi saat dihubungi secara daring.
Kepala Desa Era Baru, Muh. Amir S.Ip, juga menyampaikan hal serupa. Ia menilai keterlambatan terjadi akibat lambatnya penyelesaian administrasi keuangan. Menurut dia, kondisi ini tidak hanya terjadi di Desa Era Baru.
"Ada beberapa desa di Kecamatan Tellulimpoe juga mengalami hal serupa,ujarnya.
Meski demikian, keterlambatan pembayaran gaji aparatur desa dan penyaluran BLT-DD hingga empat bulan tetap menjadi sorotan. Sebab, kedua pos anggaran tersebut tergolong prioritas dan menyangkut hajat hidup banyak pihak.
Pengamat tata kelola pemerintahan desa menilai, persoalan berulang seperti ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan, termasuk ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggung
jawaban.
Selain itu, pengawasan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten dinilai perlu lebih aktif untuk mencegah keterlambatan serupa terjadi berlarut-larut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak pemerintah kecamatan maupun dinas terkait mengenai langkah evaluasi terhadap keterlambatan tersebut.
M.S.Mattoreang
