SINJAI Tindak.Com-
Keluhan masyarakat Samaturue akhirnya menemukan ruang untuk didengar. Dalam beberapa pekan terakhir, warga dengan lantang menyoroti kinerja Pejabat Kepala Desa, Alimuddin S.Ag, yang dinilai jauh dari standar pelayanan publik yang seharusnya dijaga seorang pemimpin. Kritik warga tak sekadar soal kedisiplinan, tetapi juga soal ketegasan yang dianggap hilang dari kursi kepemimpinan desa.
Masyarakat juga mengungkapkan bahwa kaur keuangan jarang menampakkan diri di kantor, namun tetap menggenggam fasilitas desa, laptop senilai Rp16 juta dan satu unit motor matic, yang menurut warga lebih sering melaju untuk kepentingan pribadi. Sebuah ironi yang mencerminkan jarak makin melebar antara kewenangan yang besar dan tanggung jawab yang kian mengecil.
Tak berhenti di situ, warga juga menyesalkan minimnya komitmen sang PJ Kades terhadap tradisi lokal. Sejak menjabat, Alimuddin disebut baru dua kali hadir dalam ritual adat Manre Ad’e, sebuah upacara sakral yang menjadi simpul kebersatuan masyarakat Samaturue. Ketidakhadiran pemimpin dalam ruang adat dinilai sebagai bentuk abainya terhadap identitas budaya yang seharusnya ia rawat.
Kendati demikian Momentum penting tercipta ketika Dinas PMD Kabupaten Sinjai menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan empat Pejabat Kepala Desa. Forum itu menjadi jembatan antara suara masyarakat yang menggelegar dan kebijakan yang harus dibenahi
Selasa 19 November 2025
Dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Dinas PMD,
Dr. Drs. Yuhadi Samad, M.Si, mengeluarkan instruksi tegas
1.Menjaga kondusivitas wilayah,karena keamanan adalah pondasi setiap pembangunan.
2.Menganggarkan Pilkades antar waktu 2026, demi kesinambungan demokrasi desa.
3.Mempercepat penyaluran DDS dan BLT, memastikan bantuan tidak terhenti oleh lambannya administrasi.
4.Menertibkan penggunaan aset desa, agar fasilitas kembali berfungsi untuk rakyat, bukan pribadi.
5.Menghadiri kegiatan adat, sebab pemimpin tanpa budaya ibarat rumah tanpa tiang penyangga.
Sementara itu Aniwati
(Kabid Pemdes), yang di konfirmasi Rabu 19 November 2025,
menegaskan bahwa seluruh arahan tersebut merupakan jawaban langsung atas keresahan warga.
“Apa yang kami sampaikan kemarin adalah cerminan dari keluhan masyarakat yang kami terima,” ujarnya.
"Semoga semua itu Bukan Lagi Janji, Tapi Perubahan yang Terasa"
Hari ini Keluhan warga Samaturue ,telah berubah menjadi catatan resmi yang menunggu tindak lanjut nyata.Semoga dalam rakor tidak berhenti sebagai kalimat tertulis di kertas laporan, tetapi menjelma menjadi tindakan nyata yang terlihat dan dirasakan.
M.S.Mattoreang
