Tuntutan warga yang menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta indikasi penggelapan pajak yang tidak disetorkan ke Dispenda, adalah persoalan serius yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.
Sebagai wakil rakyat, saya mendukung penuh upaya warga dalam menyampaikan aspirasi secara konstitusional dan damai. Saya juga mendorong agar inspektorat daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh dan objektif terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Kami di DPRD akan memantau proses ini secara seksama dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kebenaran dapat ditegakkan, serta agar hak-hak masyarakat tidak diabaikan.
Karena Kepala Desa Dede Egi telah resmi mengundurkan diri. Saya berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menjaga ketertiban, dan menyerahkan proses hukum pada mekanisme yang berlaku. Desa adalah ujung tombak pembangunan daerah, dan integritas pemimpin desa adalah kunci terwujudnya kemajuan yang berkeadilan.***
Penulis : H.Dedi Zulharman, M.Ag,
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PPP PKS.
