Makassar Tindak Com-
Aliansi Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan (APHS) mendesak aparat penegak hukum, khususnya Unit Tipidkor Polda Sulawesi Selatan, untuk segera memeriksa Kepala Desa Bontobiraeng beserta pihak penyedia dan/atau penyuplai bibit dalam program ketahanan pangan yang diduga bermasalah.
Desakan tersebut disampaikan APHS saat menggelar aksi demonstrasi dan audiensi di Polda Sulsel pada Kamis 21 Mei 2026.
Jenderal Lapangan APHS, Aril, menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kelapa pada program ketahanan pangan di Desa Bontobiraeng, Kabupaten Bulukumba.
Dugaan itu meliputi bibit yang disebut tidak sesuai standar, tidak memiliki label resmi, hingga indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan.
"Program ketahanan pangan seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, bukan justru menjadi ruang penyimpangan anggaran. Kami menduga ada indikasi mark up serta penggunaan bibit yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Aril dalam keterangannya.
APHS menyampaikan lima tuntutan kepada Polda Sulsel, yakni:
1.Mendesak Tipidkor Polda Sulsel segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa Bontobiraeng beserta pihak penyedia dan/atau penyuplai bibit kelapa dalam program ketahanan pangan yang diduga tanpa label dan terjadi mark up anggaran.
2.Mendesak dilakukannya audit independen terhadap kualitas bibit kelapa yang diduga tidak sesuai sertifikasi, tidak memiliki penangkaran resmi, serta diduga berasal dari warga pengepul kelapa.
3.Mendesak Tipidkor Polda Sulsel memeriksa dugaan tindak pidana korupsi dalam program ketahanan pangan bibit kelapa di Desa Bontobiraeng.
4.Meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh kepala desa serta pihak penyedia dan/atau penyuplai bibit kakao dan bibit kelapa di Kabupaten Bulukumba.
5.Mendesak pencopotan Kanit Tipidkor Polres Bulukumba.
Aril menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar serius menuntaskan dugaan persoalan hukum di Kabupaten Bulukumba.
"Ini adalah prakondisi sekaligus alarm bagi Kanit Tipidkor Polres Bulukumba agar serius menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi. Kami akan terus mendesak Polda Sulsel mencopot Kanit Tipidkor jika dinilai tidak mampu bekerja secara maksimal,” tegasnya.
(***)
